JAKARTA – SINBANTEN.COM – Awal tahun 2021 ini Indonesia benar benar berduka oleh serangkaian bencana yang menimpa warga Indonesia. Mulai jatuhnya pesawat Sriwijaya jurusan Jakarta-Pontianak, tanah longsor di Majalengka, banjir bandang di beberapa kawasan Kalimantan Selatan, erupsi gunung Semeru sampai bencana yang menelan banyak korban nyawa dan luka luka di Majene Sulawesi Barat akibat musibah gempa.
Rangkaian peristiwa bencana itu seolah olah ingin melengkapi bencana pandemi virus corona di Indonesia yang belum diketahui kapan berakhirnya. Terlihat dalam rangkaian bencana itu kiprah blusukan seorang Menteri Sosial yang baru pengganti Juliari Batubara yaitu Tri Rismaharini yang mantan Walikota Surabaya. Ibu Risma terlihat hadir di Majalengka untuk meninjau bencana longsor disana hingga ke Majene Sulawesi Barat untuk meninjau bencana gempa.
Sebelumnya Risma sempat menjadi pembicaraan luas di sosial media karena aksi blusukanya yang dinilai kontroversial di DKI Jakarta. Sampai sampai ada yang menyebutnya aksi blusukan itu sebagai Drakor (drama korea) untuk menaikkan citranya. Tak pelak blusukan Risma di DKI Jakarta telah menimbulkan pro dan kontra.
Seperti apa pro kontra yang mewarnai aksi blusukan Risma di dki Jakarta ?, Apakah aksi blusukan itu punya misi khusus untuk menyaingi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta?, Kini ditengah bencana yang tengah melanda, apakah aksi Risma blusukan ketempat bencana itu sudah semestinya dilakukannya ?
Menuai Pro-Kontra
Begitu diangkat sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara, Tri Rismaharini langsung blusukan di DKI Jakarta seperti halnya yang ia biasa lakukan ketika menjabat Wali Kota Surabaya. Ia ditemani pejabat teras Kemensos, blusukan ke kawasan kumuh di belakang kantornya di bantaran Sungai Ciliwung Jakarta.
Risma mengaku gaya blusukan ini melekat sejak di Surabaya dan tak diubah meski menempati jabatan lebih tinggi sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Risma yang juga menempati posisi penting di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjanjikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang beruntung yang ditemuinya. Kepada pemulung ia menjanjikan lapangan pekerjaan, pelatihan hingga rumah tinggal untuk mereka.
Blusukan yang dilakukan oleh di Jakarta ini mengingatkan kita akan aksi kabinet Presiden Jokowi yang diberi nama Kabinet Kerja periode pertama. Saat itu spirit kerja dan blusukan ditampilkan oleh pemerintahan Jokowi melalui penyusunan agenda kerja di bulan pertama. Para menteri melakukan aksi blusukan sesuai bidangnya kerjanya. Bahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri saat itu saking semangatnya sampai melancarkan aksi lompat pagar meninjau tempat penampungan TKI ilegal asal China.
Apakah blusukan Risma di Jakarta ini meniru gaya gaya kerja Menteri Jokowi diperiode pertama pemerintahannya ?. Yang jelas blusukan Rsima sebagai Mensos di Jakarta telah menuai pro dan kontra. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung aksi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini gencar blusukan di Jakarta.
Aksi tersebut dinilai positif dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menilai aksi Risma perlu ditiru pejabat lainnya. Karena menurutnya, penyelesaian persoalan, tidak cukup hanya dengan kata-kata. “Blusukan hal yang baik dan patut ditiru. Tidak baik adalah jarang blusukan. Apalagi menyelesaikan sesuatu dengan narasi tanpa aksi,” ujar Gilbert di Jakarta, Rabu (6/1/2021) sebagaimana dikutip iNews.id.
Dukungan juga datang dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia). “Kami percaya Bu Risma adalah figur terbaik dalam mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran dan bebas korupsi,” ujar Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti, dalam keterangan tertulis di Jakarta seperti dikutip merdeka.com, 7/01/2021. Dea melanjutkan, selain bersih, Risma merupakan juga sosok pekerja keras yang tepat untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi soal penyaluran BST untuk rakyatnya.
Sementara itu sebagian warganet memberikan pandangan positif pada aksi yang dilakukan Mensos Risma. Seperti pada akun @AntonStefanus. Ia mengucap terima kasih atas apa yang dilakukan Tri Rismaharini, karena ia kerap melihat pemulung dan gelandangan di Jakarta. Ia juga berharap Menteri Sosial dapat membantu warga yang kurang mampu khususnya di DKI Jakarta.
“Bu Risma, Saya sebagai warga Jakarta berterima kasih ..Saya commute di Jakarta sering melihat Pemulung dan Gembel di Jakarta Miris tak Tertangani oleh Baginda @aniesbaswedan Tolong Bu Risma . Bantu Saudara kita yang Kurang Mampu yang ada di Jakarta ini, ” ujar @AntonStefanus
Selain itu netizen lainnya juga turut memberi pandangan positif terkait tindakan yang dilakukan Bu Risma. Menurutnya apabila nyinyiran sudah bergeming artinya tindakan Bu Risma benar adanya. Seperti pada akun @ArmandGusman.”Sperti biasa, langganan tukang Nyinyir berbunyi.. Artinya tindakan bu Risma sudah benar, ” cuitnya
Ada yang memberikan dukungan tapi banyak juga yang mengkritisi blusukan Risma di Jakarta. Mantan anggota DPR Fahri Hamzah menyebut Risma seharusnya bisa membedakan tugasnya saat ini sebagai Menteri Sosial dengan tugasnya dulu saat menjadi Wali Kota Surabaya.
“Staf-nya bu Risma harus kasih tahu beliau beda jadi wali kota dan Menteri. Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode. Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri. Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota. #menSOS,” cuit Fahri melalui akun media sosial twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021).
Sementara itu Organisasi Serikat Mahasiswa Betawi Indonesia (SERAMBI) meminta mantan Wali Kota Surabaya tersebut fokus membenahi Kementerian Sosial ( Kemensos ) yang baru terkena kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Mensos Juliari Batubara.
“Seharusnya Risma (panggilan Tri Rismaharini) itu fokus saja dalam membenanhi Kementerian Sosial yang baru saja mengalami korupsi besar,” kata Ketua Umum SERAMBI, Rizki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Rizki menilai, tak sepatutnya Risma yang notabene seorang menteri melakukan blusukan jauh ke gorong-gorong, bahkan sampai menemukan gelandangan. Apalagi blusukan itu dilakukan hanya di Provinsi DKI Jakarta.
Pandangan lain disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang menyindir aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta. Menurutnya, Risma mungkin lupa telah menjadi menteri dan menganggap dirinya masih sebagai seorang wali kota.
“Mungkin Bu Risma lupa kalau dia udah jadi menteri. Dia pikir dia masih jadi wali kota, pengen jalan-jalan aja. Menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia,” kata Iman seperti dikutip media , Selasa (5/1).
Kritik pedas disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang menilai blusukan Risma di Jakata di duga hanya sandiwara untuk menaikkan citranya belaka. Menanggapi blusukan Risma, Rocky Gerung mengucapkan terima kasih kepada ibu Risma.”Saya justru mau berterima kasih kepada Ibu Risma, karena kira-kira 70 persen rakyat Jakarta imunitasnya naik karena bergembira ada tontonan drama Korea,” kata Rocky Gerung, yang dikutip dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 8 Januari 2021.
Rocky Gerung pun menyarankan Risma untuk terus melanjutkan aksi blusukannya, sehingga nantinya masyarakat tak bisa membedakan lagi apakah aksi tersebut benar adanya atau hanya sandiwara semata.
Drama Korea ?
Bukan hanya menuai pro kontra, aksi blusukan Risma di Jakarta juga sempat menjadi pembicaraan hangat di sosial media. Bakan sepanjang hari ini Kamis (7/1) yang lalu, tagar Risma Ratu Drama konsisten menjadi trending di Twitter.Tagar tersebut berawal karena aksi Risma menemui sejumlah gelandangan di jalanan protokol utama Ibu kota.
Aksi Risma menemukan sejumlah gelandangan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin menjadi sorotan lantaran menuai kontroversi di sosial media.Alhasil, sejumlah kegiatan blusukan Risma ke berbagai sudut Ibu Kota yang direkam dan diunggah ke laman media sosial ramai menjadi olok-olokan warganet yang gencar menyorotinya.
Tagar Risma masih terus menjadi trending di laman Twitter, sejumlah warganet menyoroti aksi kerja blusukan Risma yang justru mendapat hujatan bukan mendapat pujian sebagaimana mestinya. “Harusnya LabeL nya bukan Tunawisma tapi Tunarisma (Tunawisma yg ditemui Risma),” komentar akun @antaz345.
Yang tersisa dari blusukan Risma di Jakarta memang kesan yang tidak mengenakkan baginya. Karena reaksi yang muncul dimasyarakat justru blusukan itu dinilai hanya sebuah drama dan mengandung pesan pesan politis didalamnya. Kesan blusukannya sebagai drama belaka ini lebih kuat daripada dukungan yang diterimanya.
Pandangan lain disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria yang menyindir aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta. Menurutnya, Risma mungkin lupa telah menjadi menteri dan menganggap dirinya masih sebagai seorang wali kota.
“Mungkin Bu Risma lupa kalau dia udah jadi menteri. Dia pikir dia masih jadi wali kota, pengen jalan-jalan aja. Menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia,” kata Iman seperti dikutip media , Selasa (5/1).
Kritik pedas disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang menilai blusukan Risma di Jakata di duga hanya sandiwara untuk menaikkan citranya belaka. Menanggapi blusukan Risma, Rocky Gerung mengucapkan terima kasih kepada ibu Risma.”Saya justru mau berterima kasih kepada Ibu Risma, karena kira-kira 70 persen rakyat Jakarta imunitasnya naik karena bergembira ada tontonan drama Korea,” kata Rocky Gerung, yang dikutip dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 8 Januari 2021.
Rocky Gerung pun menyarankan Risma untuk terus melanjutkan aksi blusukannya, sehingga nantinya masyarakat tak bisa membedakan lagi apakah aksi tersebut benar adanya atau hanya sandiwara semata.
Drama Korea ?
Bukan hanya menuai pro kontra, aksi blusukan Risma di Jakarta juga sempat menjadi pembicaraan hangat di sosial media. Bakan sepanjang hari ini Kamis (7/1) yang lalu, tagar Risma Ratu Drama konsisten menjadi trending di Twitter.Tagar tersebut berawal karena aksi Risma menemui sejumlah gelandangan di jalanan protokol utama Ibu kota.
Aksi Risma menemukan sejumlah gelandangan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin menjadi sorotan lantaran menuai kontroversi di sosial media.Alhasil, sejumlah kegiatan blusukan Risma ke berbagai sudut Ibu Kota yang direkam dan diunggah ke laman media sosial ramai menjadi olok-olokan warganet yang gencar menyorotinya.
Tagar Risma masih terus menjadi trending di laman Twitter, sejumlah warganet menyoroti aksi kerja blusukan Risma yang justru mendapat hujatan bukan mendapat pujian sebagaimana mestinya. “Harusnya LabeL nya bukan Tunawisma tapi Tunarisma (Tunawisma yg ditemui Risma),” komentar akun @antaz345.
Yang tersisa dari blusukan Risma di Jakarta memang kesan yang tidak mengenakkan baginya. Karena reaksi yang muncul dimasyarakat justru blusukan itu dinilai hanya sebuah drama dan mengandung pesan pesan politis didalamnya. Kesan blusukannya sebagai drama belaka ini lebih kuat daripada dukungan yang diterimanya.
Pada akhirnya banyak pihak yang menaruh curiga aksi blusukan Risma di ibukota tidak semata mata berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya tetapi mengandung misi tertentu yang di embannya. Kecurigaan ini sepertinya memang tidak mengada ada jika melihat gelagat yang mengiringinya.
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menengarai kepentingan Risma rajin blusukan adalah unjuk gigi di hadapan Anies untuk menjelang kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2022. “Lagi saling bersaing. Lagi saling adu kuat. Bisa saja Risma sedang dipersiapkan PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2022. Jika Pilkadanya diadakan di 2022,” ujar Ujang seperti dikutip media.
Lebih jauh, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin membaca langkah Risma ini sebagai manuver politik menuju Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2022.”Prediksi saya, Risma akan didorong oleh PDIP untuk maju pada Pilgub DKI Jakarta berikutnya, entah itu dilaksanakan tahun 2022 atau tahun 2024,” ujar Ujang saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 6 Januari 2021.
Masuknya Risma sebagai Menteri Sosial, dibaca sebagai langkah pertama untuk memperkuat popularitasnya di Jakarta. Dalam perspektif politik, kata Ujang, blusukan Risma di daerah yang dipimpin Anies Baswedan itu bukan hanya sekadar blusukan belaka.
“Ada maksud dibalik itu. Pertama dia tentu ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian, sementara Anies banyak mengunggah kemajuan di Jakarta di media sosialnya. Banyak mendapat penghargaan, dan lain-lain,” kata Ujang.
Risma dianggap akan menjadi simbol perlawanan baru bagi kelompok-kelompok yang selama ini tidak suka dengan Anies. “Setelah Ahok gagal terpilih di Jakarta, kelompok-kelompok ini tidak lagi punya tokoh politik yang bisa menghadapi Anies dan Risma akan mengisi ruang kosong itu,” ujarnya seperti dikutip TEMPO.CO, 5/01/2021.
Pendapat dari pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin ini nampaknya memang masuk nalar dan logika mengingat pada tahun 2022 sampai 2024 nanti akan ada kekosongan kepemimpinan di DKI Jakarta. Hal itu terjadi karena Anies Baswedan sudah habis masa jabatannya sementara pilkada serentak kemungkinan baru akan dilaksankaan pada 2024 atau dua tahun setelah Anies mengakhiri masa kepemimpinannya di Jakarta.
Saat ini dengan status Anies yang notabene bukan merupakan kader PDIP maka kecil kemungkinanya dia akan dipertahankan menjadi plt sebelum dilangsungkannya Pilkada 2024. Maka sangat mungkin orang yang akan menggantikan Anies nantinya adala Tri Rismaharini yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia.
Kiranya peluang PDIP dalam atau pemerintah untuk menempatkan Risma sebagai gubernur sementara DKI sangat terbuka. Sehingga posisi Risma saat ini seperi putra mahkota yang dipersiapkan untuk menggantikan posisi Anies Baswedan jika sudah berakhir masa jabatannya, apakah memang demikian skenarionya ?.
Yang jelas indikasi kearah sana semakin menampakkan baunya setelah beberapa waktu yang lalu Pasukan Tri Rismaharini for DKI (Pasutri) secara tiba tiba mendeklarasikan Risma sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Pasutri, Khoirul Amin seperti dikutip media menyatakan, dukungan yang diberikan murni dari keinginan warga Jawa Timur yang telah beralamat DKI Jakarta. Karena, Risma dinilai sukses memimpin saat menjadi wali kota Surabaya dan mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo menjadi menteri sosial republik Indonesia.
Blusukan di Tengah Bencana
Seolah ingin menutupi kesan adanya “hidden agenda” pada blusukan Risma di DKI Jakarta, Mensos Risma mulai melakukan blusukan/ kunjungan ke areal bencana yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia.
Blusukan Risma di beberapa daerah bencana di nilai tepat karena wilayah kerja sebagai Menteri sosial memang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sehingga hal ini bisa menghapus kesan bahwa seolah olah Mensos hanya mengurusi masalah sosial di Jakarta saja.
Blusukan yang dilakukan di daerah bencana memang tidak salah dilakukan oleh seorang pemimpin sebagai wujud rasa simpati dan empati pada rakyatnya yang sedang dilanda nestapa karena bencana. Namun yang harus selalu di ingat adalah bahwa blusukan bukanlah tujuan melainkan suatu metode atau cara untuk memecahkan persoalan dengan melihat, mendengar, menganalisa lalu memutuskan kebijakan berdasarkan pengamatan realitas sosial yang ditemuinya.
Dalam terminologi fungsi manajemen, blusukan bisa dikategorikan sebagai salah satu perwujudan dari Controlling (Pengawasan) yang bertujuan untuk memastikan kebijakan dan program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pemantauan biasanya dilakukan setelah melalui tahapan Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian/pengaturan) dan Actuating (pelaksanaan/menggerakkan). Fungsi Controlling juga dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah perencanaan perlu dilanjutkan atau direvisi pelaksanannya.
Dengan demikian, blusukan dalam makna pengawasan akan menjadi efektif apabila dilakukan setelah melalui tahapan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan. Tanpa ketiga tahap tersebut maka blusukan tidak dapat dimasukkan dalam kategori kinerja, dengan kata lain blusukan model sepreti itu hanya aktivitas kerja serabutan belaka. Blusukan akan masuk dalam kategori kinerja apabila memiliki Key Performance Indicator (KPI).
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah blusukan ibu Risma termasuk didaerah bencana itu sudah memperhitungkan soal tahapan tahapan kerja berdasarkan perencanaan, pengaturan dan pelaksanaannya? Agar blusukan tidak semata mata hanya ingin memunculkan kesan merakyat tapi tanpa rencana dan manajemen yang matang dalam pelaksanaannya. Karena harus disadari segala tindak tanduk dan kegiatan pejabat itu mengandung konsekuensi biaya operaisonal yang ditanggung oleh negara.
Diluar kesibukan melakukan blusukan didaerah bencana beberapa daerah Indonesia, kiranya perlu disadari juga bahwa saat ini Indonesia sedang dilanda bencana yang sudah berlangsung setahun lamanya yaitu serangan pandemi virus corona.
Ditengah kondisi dimana pemerintah sedang berjibaku memerangi pandemi virus corona, seorang Mensos kiranya perlu juga memikirkan untuk memikirkan agenda kerja yang lebih strategis yang merupakan pekerjaan rumah (PR) di Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya. Di mana saat ini tugas utamanya adalah mencegah potensi lahirnya tunawisma-tunawisma baru di seluruh wilayah Indonesia imbas hantaman pandemi virus corona, yang mengakibatkan ekonomi RI hampir kolaps tak berdaya.
Dalam kaitan ini Mensos Risma harusnya membuat strategi atau kebijakan baru untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya keadilan bagi satu atau dua orang tunawisma saja atau menghabiskan waktunya mengunjungi daerah bencana tanpa strategi dan pelaksanaan progam yang terencana.
Sebagai contoh sangat penting untuk mengevaluasi kinerja jajaran internal pejabat Kemensos yang kemarin tersangkut korupsi Bansos di KPK. Semrawutnya data para penerima data bantuan corona yang telah menyebabkan terjadinya gejolak di sebagaian masyarakat karena tidak menerima jatah bantuan program penanganan virus corona juga mendesak dilakukan agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tengah dilanda bencana.
Kiranya dengan mengutamakan program-program yang menunjang kerja Kemensos, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona akan jauh lebih strategis ketimbang sekadar blusukan menemui seorang tuna wisma atau mengunjungi daerah bencana tanpa perencanaan program matang sebelumnya. Karena masih ada Gubernur, Bupati dan Walikota yang perlu diberdayakan peran dan fungsinya.
Blusukan sebagai salah satu metode manajemen controlling pemerintahan kiranya sah sah saja dilakukan untuk membangun kedekatan pada rakyat dan mengenali situasi yang sesungguhnya. Tapi blusukan yang hanya sekadar blusukan untuk memberikan kesan seolah olah telah bekerja atau sekadar menaikkan citra tentunya akan membuang anggaran negara menjadi sia sia belaka. (*/cr3).
